Terdakwa Tambang Illegal di Kerinci Hanya Divonis 1 Bulan Penjara

KERINCI, JAMBI - Proses hukum terdakwa kasus pertambangan illegal selesai. Terdakwa Doni Candra hanya divonis 1 bulan penjara, di Pengadilan Negeri Sungaipenuh.

Putusan tersebut tertera pada laman website Pengadilan Sungaipenuh. Dalam laman tersebut, dijelaskan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca juga: Praktisi Hukum: Jika Dalam Penyelidikan Ditemukan Adanya Penerimaan Uang Tidak Sesuai Peruntukan Bisa Dituntut PertanggungJawabannya

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 bulan dan dena sebanyak Rp 5 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 10 hari, " kutipan dari laman website tersebut. 

Sebelumnya, informasi yang dihimpun terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 2 bulan. Dengan demikian vonis terdakwa lebih rendah dari tuntutan JPU.

Baca juga: Situasi judi online semakin darurat: Akun Youtube DPR-RI diteras dan menyiarkan judi slot

Terhadap vonis tersebut, banyak pihak yang menyayangkan, terutama para aktivis pegiat lingkungan di Kerinci. Bukan tanpa alasan, mengingat alam yang digerus secara illegal sepertinya tiada arti jika dibandingkan dengan hukuman pelaku pertambangan yang hanya 1 bulan.

"Sejak kasus ini mulai di proses di tingkat penyidik Polres Kerinci, kita selalu mengikuti perkembangan, bahkan dengan Kejari Sungaipenuh dan Pengadilan Negeri Sungaipenuh, kita juga ikuti dan bahkan sampai melakukan audiensi, agar supremasi hukum terhadap kasus tambang illegal ini benar-benar ditegakkan, " ungkap Harmo Karimi, Ketua Aliansi Bumi Kerinci.

Baca juga: Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bocah 10 Tahun

Namun, lanjut dia, dengan vonis yang hanya 1 bulan, sangat mengecewakan dan itu tidak sebanding dengan perjuangan aktivis lingkungan Kerinci dan Sungaipenuh untuk membantu pemerintah menertibkan pertambangan illegal.

"Aktivitas galian C illegal sudah berlangsung lama, alam sudah tergerus, juga tidak sedikit dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti banjir dan longsor, " ungkapnya.

Baca juga: Kadisdik Provinsi Jambi Diperiksa KPK, Gubernur Jambi Beri Respon

Lantas, lanjut dia, perbuatan melawan hukum dengan pengrusakan alam, sepertinya tidak menjadi hal yang penting dimata hukum di Kerinci ini. Bahkan, bukan tidak mungkin pertambangan illegal akan terus bertambah, karena hukuman yang sangat ringan, sedangkan keuntungan rupiah sangat besar.

"Kalau begini, tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pertambangan illegal di Kerinci, kita pastikan pertambangan illegal akan menjamur dan kerusakan alam akan semakin meluas semoga tidak menjadi bencana besar bagi kita Kerinci, " katannya.(sony)

Baca juga: Riyanta Dukung Menteri ATR Berantas Mafia Pertanahan